Slide 5
FGD Pokja Analisis Evaluasi Hukum terkait Pertanahan

Jakarta, (8/10). Anggota Pokja Pertanahan yang terdiri dari BPHN, Kementerian ATR/BPN, Bappenas, perwakilan HUDS serta perwakilan IHCS mendiskusikan kebijakan pemerintah dalam perspektif nilai tanah pada Senin, (8/10) di kantor Gedung BPHN Jakarta. Pada dasarnya tanah mempunyai karakteristik sendiri karena memiliki nilai bagi manusia dan juga makhluk lain. Yang terjadi saat ...

Slide 5
Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

Makassar (17/10). Pemda Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD 2018-2023 yang dibuka oleh Sekda Provinsi Sulawesi Selatan dan ditutup oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Narasumber berasal dari Bappenas, Kemendari (Ditjen Bina Bangda), dan Bappeda Provinsi. Bappeda menyampaikan paparan tentang rancangan awal RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, namun ...

Slide 5
Koordinasi Pengukuran Batas Kawasan Hutan Provinsi Bali

Bali (3/7). Kegiatan publikasi tata batas kawasan hutan merupakan salah satu kegiatan prioritas nasional yang diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019 untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Perlu diingat kembali dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) diamanatkan tentang kepastian hukum hak atas tanah, oleh karena itu pendaftaran tanah harus dilakukan di seluruh ...

Slide 5
FGD Temuan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pertanahan

Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI megadakan FGD Temuan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pertanahan di Hotel Aryaduta Jakarta pada Kamis-Jumat (28-29/6). FGD ini dihadiri oleh BPHN, Kementerian ATR/BPN, Kemenkeu-Ditjen Pajak, Bappenas, perwakilan Housing and Urban Development (HUD) Institute, dan perwakilan Indonesian Human ...

Slide 5
Isu Strategis Penataan Ruang Provinsi NTB

Mataram - Tahun 2018 Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan sedang menyusun background study RPJMN 2020-2024 bidang penataan ruang, pertanahan, dan informasi geospasial. Untuk mengkonfirmasi temuan awal, menjaring usulan masukan isu strategis penataan ruang yang berkembang di daerah, maka diadakanlah FGD di Bappeda Provinsi NTB pada Kamis, (26/4). Dalam FGD dibagi ...

stop
Pangripta Nusantara
  • Trilateral Meeting I Kementerian ATR BPN Bidang Tata Ruang

    Jakarta, (7/5). Sehubungan dengan telah terbitnya Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Tahun Anggaran 2019, serta dalam rangka revisi DIPA TA 2018, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas mengundang Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Keuangan untuk rapat Trilateral Meeting (TM) yang diselenggarakan selama dua hari (7-8 Mei) di Hotel Oria Jakarta. 
    Selengkapnya
  • Multilateral Meeting Kegiatan Prioritas Reforma Agraria RKP Tahun 2019

    Jakarta, (23/4). Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019, Kegiatan Prioritas Reforma Agraria masuk ke dalam Prioritas Nasional “Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar” dengan Proyek Prioritas “Percepatan Pengurangan Kemiskinan”. Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas selaku pemangku KP Reforma Agraria mengundang K/L mitra terkait untuk multilateral meeting yang diadakan di Hotel Oria Jakarta. 
    Selengkapnya
  • Pembahasan Konsep Rancangan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia

    Jakarta, (18/4). Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia, Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan (PEPP) Kementerian PPN/Bappenas mengundang Kementerian/Lembaga terkait untuk membahas materi Perpres Satu Data Indonesia. Pertemuan ini merupakan pertemuan ke-2 Panitia Antarkementerian dan membahas seputar perbaikan terhadap konsistensi kalimat dan nomenklatur antar pasal, pengaturan muatan kerahasiaan, dan pemilihan judul RPerpres.
    Selengkapnya
  • Mekanisme FGD Daerah Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi RKP Tahun 2018 Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

    Jakarta, (16/4). Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas mengundang Biro Perencanaan Kementerian ATR/BPN untuk membahas mekanisme FGD di daerah beserta lokasi untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi RKP tahun 2018. Kementerian ATR/BPN akan melaksanakan pemantauan dan evaluasi ke daerah untuk melihat capaian kinerja Kanwil dan Kantah di beberapa provinsi, dan diharapkan ada keikutsertaan dari Direktorat TRP Bappenas dan sebaliknya.
    Selengkapnya